Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter Pengganti UN 2021

Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter Pengganti UN 2021

Dvcodes.com. Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter akan diprogramkan sebagai pengganti pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2021 mendatang.

Setelah melalui beberapa kajian, akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, menetapkan bahwa tahun 2021 tidak ada lagi Ujian Nasional dan akan diganti Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Mendikbud Nadiem Makarim berkeinginan UN diganti dengan sistem lebih baik. Setelah dilakukan kajian secara mendalam, akhirnya Ujian Nasional pada 2021 diputuskan tak lagi digelar.

Sebagai pengganti dari penghapusan UN tersebut adalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter.

Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional.

AKM dan survei karakter sebagai pengganti UN ini merupakan satu dari empat kebijakan program Merdeka belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Empat pokok kebijakan pendidikan pada program Merdeka Belajar, meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Mengapa Ujian Nasional perlu diganti?

Harus diakui bahwa materi Ujian Nasional sampai saat ini dinilai terlalu padat, sehingga peserta didik dan guru cenderung menguji penguasaan konten (isi), bukan kompetensi penalaran.

Fokus siswa cenderung pada menghafal materi UN dan bukan menguasai kompetensi belajar. Hal tersebut justru menjadikan UN sebagai beban bagi peserta didik, guru, dan orangtua, karena UN berfungsi sebagai indikator keberhasilan peserta didik sebagai individu.

Ujian Nasional seharusnya berfungsi untuk melakukan asesmen terhadap sistem pendidikan nasional, bukan penilaian  peserta didik. Ujian Nasional selama ini hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter peserta didik secara menyeluruh.

Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar kajian penghapusan Ujian Nasional. Pertama, Ujian Nasional lebih banyak berisi butir-butir yang mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah.

Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang lebih relevan dengan Abad 21, sebagaimana tercermin pada Kurikulum 2013.

Kedua, Ujian Nasional kurang mendorong guru menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Ketiga, Ujian Nasional kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia secara nasional.

Karena dilaksanakan pada akhir jenjang, hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Apa itu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter?

Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter perlu dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan sebagai pengganti Ujian Nasional.

Kedua bentuk penilaian hasil belajar tersebut yang diharapkan efektif sebagai alat pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional.

Asesmen Kompetensi Minimum

Asesmen Kompetensi Mininum (AKM) dilaksanakan tidak berdasarkan atas penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam Ujian Nasional.

Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi.

Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan hafalan.

Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional.

Literasi tidak hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka.

Dua hal tersebut yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi minimum yang akan dimulai tahun 2021, sehingga bukan lagi berdasarkan mata pelajaran dan penguasaan materi.

Literasi dan numerisasi menjadi kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa belajar,

Survei Karakter

Survei karakter dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asa Pancasila oleh peserta didik Indonesia.

Survei karakter untuk mengetahui apakah asas-asas Pancasila benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan tidak hanya berupa data kognitif, misalnya bagaimana implementasi gotong royong, kebahagiaan anak di sekolah, dan ada tidaknya bullying di sekolah. Hasil survei tersebut selanjutnya akan menjadi suatu panduan bagi sekolah dan Kemendikbud.

Survei karakter tersebut akan dijadikan tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik atau feedback ke sekolah-sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang membuat peserta didik lebih bahagia dan lebih kuat dalam memahami dan menerapkan asas pancasila.

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter direncanakan pada tengah jenjang pendidikan, bukan di akhir jenjang seperti ketika pelaksanaan ujian nasional.

Keduanya nantinya akan dilakukan pada siswa yang duduk pada pertengahan jenjang sekolah, seperti kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA.

Dengan dilakukan pada tengah jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik.

Asesmen yang dilakukan sejak jenjang SD, hasilnya dapat menjadi deteksi dini bagi permasalahan mutu pendidikan nasional.

Mendikbud mengutarakan setidaknya ada dua alasan mengapa pelaksanaannya dilakukan di tengah jenjang. Alasan pertama, jika dilakukan di tengah jenjang akan dapat memberikan waktu untuk sekolah dan guru dalam melakukan perbaikan sebelum anak lulus di jenjang itu.

Baca :

Kedua, karena dilaksanakan di tengah jenjang, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi peserta didik. Dengan demikian, tidak menimbulkan stres pada anak-anak dan orang tua akibat ujian yang sifatnya formatif,

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang akan diselenggarakan Kemendikbud nantinya bekerja sama dengan organisasi pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Langkah kerjasama tersebut diambil agar asesmen memiliki kualitas yang baik dan setara dengan kualitas internasional dengan tetap mengutamakan kearifan lokal.

Tinggalkan Balasan