Inilah 4 Pokok Kebijakan Pendidikan Program Merdeka Belajar

Inilah 4 Pokok Kebijakan Pendidikan Program Merdeka Belajar

Dvcodes.com. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, telah menetapkan, empat pokok kebijakan pendidikan program “Merdeka Belajar”

Empat pokok kebijakan pendidikan program Merdeka Belajar tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

1. Kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Semangat Undang-Undang Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan, akan tetapi USBN masih membatasi penerapan hal tersebut.

Di sisi lain, Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN adalah pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi peserta didik yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya secara komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

Dengan cara seperti itu, guru dan sekolah akan lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, serta meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Kebijakan Ujian Nasional

Materi Ujian Nasional sampai saat ini dinilai terlalu padat, sehingga peserta didik dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran.

Ujian Nasional justru menjadi beban bagi peserta didik, guru, dan orangtua, karena sebagai indikator keberhasilan peserta didik sebagai individu.

Ujian Nasional seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian  peserta didik.

Ujian Nasional hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter peserta didik secara menyeluruh.

Melihat kondisi tersebut, Mendikbud memutuskan bahwa tahun 2020 merupakan pelaksanaan Ujian Nasional untuk terakhir kalinya.

Penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh peserta didik yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

Hasil ujian tidak lagi digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang berikutnya. Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik di tingkat level internasional, seperti PISA dan TIMSS.

3. Kebijakan Penyusunan RPP

Terkait dengan kebijakan baru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen.

Di dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP hanya terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

Penulisan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Dengan demikian, guru akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

4. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Di dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima peserta didik minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Baca : Tanya Jawab Kebijakan Program Merdeka Belajar Mendikbud

Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Mendikbud berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan.

Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang mengalami kekurangan guru.

Tinggalkan Balasan