PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS

PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS

Dvcodes.com. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) menerbitkan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil PNS.

Penerbitan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021  untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS,

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan Kinerja; pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan Kinerja; penilaian Kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi Kinerja.

Tujuan Sistem Manajemen Kinerja PNS

Sistem Manajemen Kinerja PNS bertujuan untuk:

1. menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/ unit kerja/atasan langsung ke dalam SKP;

2. melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan Kinerja dan penilaian Kinerja; dan

3. menentukan tindak lanjut hasil penilaian Kinerja.

Prinsip Sistem Manajemen Kinerja PNS

Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja PNS berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

1. Objektif.

2. Terukur.

3. Akuntabel.

4. Aartisipatif.

5. Transparan.

Baca : Edaran MenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik ASN

Komponen Sistem Manajemen Kinerja PNS

Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri atas komponen berikut.

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan rencana SKP dan penetapan SKP. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahun,

Penyusunan rencana SKP secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada Instansi Pemerintah.

Rencana SKP yang telah direviu oleh Pengelola Kinerja ditandatangani PNS dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

Perilaku Kerja meliputi aspek:

a. orientasi pelayanan;

b. komitmen;

c. inisiatif kerja;

d. kerja sama; dan

e. kepemimpinan.

Standar perilaku kerja pada setiap aspek perilaku kerja merupakan level yang menjadi syarat  sesuai jenis dan/atau jenjang jabatan.

2. Pelaksanaan Kinerja, Pemantauan Kinerja, dan Pembinaan Kinerja

Pelaksanaan Kinerja PNS dilakukan setelah penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SK). Terhadap pelaksanaan Kinerja PNS, maka ada pemantauan Kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja untuk mengamati kemajuan pencapaian target Kinerja yang terdapat dalam SKP.

Pembinaan Kinerja melalui bimbingan Kinerja dan konseling Kinerja untuk menjamin pencapaian target Kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP.

3. Penilaian Kinerja

Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja. Perolehan nilai SKP dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP sesuai dengan penetapan perencanaan Kinerja.

Nilai Perilaku Kerja diperoleh dengan membandingkan standar perilaku kerja dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan.

4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut terdiri atas:

a. pelaporan Kinerja;

b. pemeringkatan Kinerja;

c. penghargaan;

d. sanksi; dan

e. keberatan.

Pelaporan Kinerja dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja kepada tim penilai Kinerja PNS dan PyB. Pelaporan Kinerja disampaikan dalam bentuk dokumen penilaian Kinerja.

Dokumen penilaian Kinerja meliputi:

a. nilai Kinerja PNS;

b. predikat Kinerja PNS;

c. permasalahan Kinerja PNS; dan

d. rekomendasi.

f. dokumen lainnya

Pemeringkatan Kinerja dengan membandingkan nilai Kinerja dan predikat Kinerja pada dokumen penilaian Kinerja antar PNS setiap tahun.

Pemeringkatan Kinerja pegawai ditetapkan oleh PyB pada masing-masing Instansi Pemerintah. Penetapan pemeringkatan Kinerja pegawai wajib disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. Data hasil pemeringkatan Kinerja untuk penyusunan profil Kinerja PNS nasional dan evaluasi kebijakan terkait :

a. manajemen Kinerja PNS;

b. pengembangan kompetensi;

c. pengembangan karier; dan/atau

d. manajemen PNS lainnya.

Penghargaan dapat berupa prioritas untuk ikut dalam program kelompokrencana suksesi; dan prioritas untuk pengembangan kompetensi.

Pemberian penghargaan atas hasil penilaian Kinerja berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Dokumen penilaian Kinerja dapat sebagai dasar pembayaran tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain penghargaan, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penilaian Kinerja menjadi dasar pemberian sanksi bagi PNS. Pemberian sanksi berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sistem Informasi Kinerja PNS

Pengelolaan sistem informasi Kinerja PNS melalui aplikasi informasi Kinerja PNS. Aplikasi informasi Kinerja PNS memuat alur proses dan format, antara lain:

a. perencanaan Kinerja;

b. pelaksanaan, pemantauan Kinerja, dan pembinaan Kinerja;

c. penilaian Kinerja; dan

d. tindak lanjut.

Badan Kepegawaian Negara menyiapkan aplikasi informasi Kinerja PNS secara nasional yang dapat terintegrasi dengan aplikasi Kinerja PNS di Instansi Pemerintah.

Aplikasi informasi Kinerja PNS dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah yang belum mempersiapkan aplikasi informasi Kinerja PNS.

Pelaporan hasil pengelolaan aplikasi informasi Kinerja PNS secara nasional kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) selengkapnya dapat Anda unduh pada tautan di bawah ini.

Unduh

Demikian yang dapat kami bagikan mengenai PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *