SKB MenPANRB dan Kepala BKN tentang Larangan ASN Berafiliasi Dengan Organisasi Terlarang

SKB MenPANRB dan Kepala BKN tentang Larangan ASN Berafiliasi Dengan Organisasi Terlarang

Dvcodes.com. Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan ASN berafilisasi dengan organisasi terlarang telah ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPANRB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Surat edaran bersama tersebut secara khusus mengatur tentang Larangan Bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

Organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya adalah organisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan/atau keputusan pemerintah dinyatakan dibubarkan, dibekukan, dan dilarang melakukan kegiatan.

Baca : SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN Tahun 2021

Pembubaran ini karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terorisme, mengganggu ketertiban umum, dan kegiatan lain yang mengancam NKRI.

Organisasi yang saat dinyatakan terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya adalah sebagai berikut.

1. Partai Komunis Indonesia (PKI).

2. Jamaah Islamiyah (JI).

3. Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

4. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

5. Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

6. Front Pembela Islam (FPI).

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, wajib dan taat pada Pancasila. UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, serta berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Keterlibatan ASN dalam mendukung atau berafiliasi dengan organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan ASN, sehingga perlu dicegah.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam memberikan larangan, mencegah, dan melakukan tindakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berafiliasi dengan organisasi terlarang dan/atau mendukung organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

2. Tujuan
  • Menjaga ASN agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, menjalankan kewajiban sebagai ASN, dan berfungsi sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  • Menjaga agar ASN tetap fokus pada berkinerja memberikan pelayanan yang prima kepda masyarakat.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup pengaturan tentang pelanggaran, pencegahan, dan penindakan bagi ASN yang berafiliasi dengan organisasi terlarang dan/atau mendukung organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

SKB MenPANRB dan Kepala BKN tentang Larangan Bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya secara lengkap dapat dibaca dan diunduh pada tautan di bawah ini.

Unduh

Demikian SKB MenPANRB dan Kepala BKN tentang larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *